TARGETSIBER.COM – Sorotan tajam kembali mengarah pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Way Kanan. Lambatnya perbaikan infrastruktur jalan yang kian memprihatinkan serta dugaan maladministrasi dalam realisasi proyek fisik memicu gelombang protes dari elemen masyarakat sipil, Kamis (21/5/2026)
Dewan Pengurus Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC LSM) Monitoring Independent Revolusi Aksi Masyarakat Bersatu (Mitra Mabes) Kabupaten Way Kanan dipastikan bakal menggelar aksi massa pada Senin, 1 Juni mendatang. Aksi damai ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap buruknya tata kelola infrastruktur di daerah tersebut.
Ketua DPC LSM Mitra Mabes Way Kanan, Evan Darlevi, menegaskan bahwa langkah turun ke jalan ini diambil sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas mandeknya pembangunan yang berdampak langsung pada perekonomian dan keselamatan warga.
“Ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan respons atas jeritan masyarakat yang sehari-hari harus bertaruh nyawa melewati jalan berlubang. Kami melihat ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan anggaran di Dinas PU,” ujar Evan kepada media, usai menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke pihak-pihak terkait.
Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, LSM Mitra Mabes melayangkan kritik intelektual yang menohok. Evan membeberkan bahwa lambatnya pembangunan infrastruktur di Way Kanan tidak bisa lagi berlindung di balik tameng “efisiensi anggaran”.
Menurut hasil investigasi lapangan mereka, akar masalah justru terletak pada lemahnya komitmen manajerial dan kepemimpinan di Dinas PU. Bahkan, performa Kepala Dinas PU disorot tajam karena dinilai jarang berada di kantor, sebuah fakta lapangan yang dianggap memperlambat proses pengambilan keputusan strategis.
Menurut Evan, lambatnya perbaikan infrastruktur ini juga dipicu oleh ketidak seriusan pimpinan Dinas PU dalam menyusun skala prioritas anggaran tahunan.
“Kondisi ini diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dari Direksi Teknis, Pengawas Lapangan, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dampaknya sangat fatal, di mana setiap tahun selalu ada temuan berulang oleh BPK RI terkait realisasi kegiatan di Dinas PU Way Kanan,” tegas Evan.
Dalam aksi yang direncanakan berpusat di Halaman Kantor Bupati Way Kanan tersebut, LSM Mitra Mabes membawa sejumlah tuntutan krusial, di antaranya ;
- Pemberhentian Kepala Dinas: Mendesak Bupati Way Kanan untuk segera mencopot Kepala Dinas PU karena dinilai gagal mengemban amanah publik.
- Evaluasi Total ASN: Meminta Kepala Daerah mengevaluasi menyeluruh jajaran pejabat ASN di lingkup Dinas PU demi memutus rantai kinerja buruk.
- Penegakan Hukum Proyek Fisik: Meminta Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Way Kanan turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proyek-proyek yang diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
- Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan informasi publik terkait pos anggaran di Dinas PU agar masyarakat dapat mengawal fungsi kontrolnya.
Lebih lanjut, Evan menunjuk sebuah ironi yang kasat mata: hancurnya akses jalan penghubung yang justru mengarah ke Komplek Pemerintahan Daerah (Pemda) Way Kanan. Jalur yang seharusnya menjadi wajah kabupaten tersebut kini dipenuhi lubang dalam yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas.
Secara spesifik, massa mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dan segera membangun tiga jalur vital, yakni :
. Ruas Jalan Desa Lembasung Menuju
Komplek Pemda
. Ruas Jalan Desa Umpu Bhakti Menuju
Komplek Pemda
. Ruas Jalan Kelurahan Blambangan
Umpu Menuju Komplek Pemda
Melihat kondisi yang kian berlarut-larut tanpa solusi konkret, Evan Darlevi secara terbuka meminta Bupati Way Kanan untuk tidak tinggal diam dan bersikap pasif terhadap rapor merah bawahannya.
Menurutnya, pembiaran dari kepala daerah hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat selaku pembayar pajak.
“Akses ke pusat pemerintahan saja rusak parah, bagaimana dengan jalan-jalan di pelosok desa? Ini adalah potret nyata kegagalan manajerial. Kami meminta dengan tegas agar Bupati tidak diam saja melihat ketidak beresan ini. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban akibat pembiaran dan lemahnya pengawasan internal. Harus ada tindakan nyata dan sanksi tegas!” pungkas Evan.
Aksi pada 1 Juni mendatang diproyeksikan menjadi ujian komitmen bagi kepemimpinan daerah dalam merespons transparansi publik dan membenahi karut-marut infrastruktur di Kabupaten Way Kanan. (MHB)
About The Author
