Pringsewu, Lampung- Targetsiber.com – Polemik kegiatan studi tur di SMA Negeri 1 Pringsewu kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya beberapa wali murid mengeluhkan dana yang tak kunjung dikembalikan, kini terungkap bahwa total dana yang dihimpun dari peserta mencapai angka fantastis.
Sabtu, (14/6/2025)
Diketahui, biaya studi tur per siswa ditetapkan sebesar Rp3 juta dengan tujuan ke Semarang dan Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 150 siswa, yang berarti total dana yang terkumpul mencapai Rp450 juta. Namun ironisnya, siswa yang batal berangkat justru belum mendapat pengembalian dana sepeser pun, meskipun telah menyampaikan pembatalan jauh hari sebelum keberangkatan.
Salah satu wali murid, berinisial RP, menyuarakan kekecewaannya karena uang yang telah disetor untuk anaknya—yang batal ikut studi tur—hingga kini belum dikembalikan. Padahal, menurut RP, dana tersebut ia peroleh dari meminjam kepada kerabatnya.
“Anak saya batal ikut, tapi uang yang saya setor belum juga dikembalikan. Saya sudah berkali-kali tanya ke sekolah, jawabannya hanya janji dan janji. Padahal uang itu hasil pinjaman,” ujar RP kepada media, dengan nada geram.
RP menambahkan, tidak hanya dirinya yang mengalami hal serupa. Beberapa orang tua lainnya juga menghadapi situasi serupa, bahkan mulai kehilangan kesabaran karena merasa tidak ada itikad baik dari pihak sekolah.
Saat dikonfirmasi, Humas SMA Negeri 1 Pringsewu, Fauzi, membenarkan adanya keterlambatan pengembalian dana. Ia berdalih pihak sekolah belum sempat melakukan rapat internal karena padatnya agenda ujian akhir dan pembagian rapor.
“Memang akan kami kembalikan, tetapi belum sempat kami bahas karena guru-guru masih sibuk dengan kegiatan akhir semester,” ucap Fauzi saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Fauzi juga mengungkapkan bahwa sekolah telah menjalin perjanjian dengan pihak biro perjalanan terkait pelaksanaan studi tur, sehingga pengembalian dana bukanlah perkara mudah.
“Uang yang sudah disetor itu langsung kami teruskan ke pihak biro. Jadi kalau harus mengembalikan, kami juga tidak memiliki dana cadangan. Akan dimusyawarahkan dulu, karena kami sedang fokus menyelesaikan administrasi sekolah,” lanjutnya.
Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan publik, terutama soal transparansi penggunaan dana. Dengan jumlah dana mencapai hampir setengah miliar rupiah, publik menilai seharusnya pihak sekolah bisa bersikap lebih profesional dan terbuka.
Sejumlah wali murid dikabarkan tengah mempertimbangkan jalur hukum atau pelaporan ke Dinas Pendidikan dan aparat berwenang, apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan musyawarah antara sekolah, wali murid, dan pihak biro akan digelar. Desakan agar pihak sekolah bertanggung jawab secara penuh terhadap dana yang telah dihimpun terus menguat, terutama dari orang tua yang merasa dirugikan.
(*TIM Redaksi*)
About The Author
