BLAMBANGAN UMPU — Pemandangan miris kembali berulang di jantung Kabupaten Way Kanan. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah ini makin mempertegas jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Kelangkaan air bersih tidak lagi hanya menjadi persoalan warga di pelosok desa, tetapi kini nyata terjadi di Kelurahan Blambangan Umpu—wilayah yang notabene merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten.
Krisis air bersih yang berulang saban tahun ini memotret kontrasnya kehidupan antarkelas sosial. Bagi kalangan masyarakat papan atas, sengatan kemarau panjang hampir tak berbekas. Keberadaan sumur bor dalam (deep well) bernilai jutaan rupiah di pekarangan rumah mereka menjamin ketersediaan air tetap melimpah.
Sebaliknya, bagi warga kelas menengah ke bawah, kemarau adalah awal dari rangkaian penderitaan harian. Sumur-sumur galian dangkal milik warga kini kering kerontang hingga ke dasar. Untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar—mandi, cuci, dan kakus (MCK)—banyak warga terpaksa mengantre dan “menumpang” di rumah tetangga yang beruntung memiliki sumur bor.
Keberadaan PDAM lokal yang diharapkan menjadi benteng pertahanan terakhir krisis air pun dinilai belum solutif. Cakupan jaringan pipa instalasi PDAM sejauh ini masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan permukiman warga.
Pipa distribusi utama PDAM terpantau hanya menyisir kawasan Jalan Jenderal Sudirman ke arah bagian kanan. Sementara itu, permukiman padat di bagian kiri jalan, khususnya kawasan Jalan Raden Jambat dan sekitarnya, hingga kini seolah luput dari perhatian dan belum tersentuh perluasan jaringan air bersih.
Tak hanya itu, program pembangunan sumur bor umum yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pelaksana teknis pihak Kelurahan Blambangan Umpu, dinilai belum terdistribusi secara merata. Masih terdapat sejumlah titik lingkungan permukiman padat penduduk yang sama sekali belum tersentuh pembangunan fasilitas publik tersebut.
Tokoh masyarakat Blambangan Umpu, Mat Syahri, S.H., menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami warga ibu kota ini. Ia menilai ada ketidakadilan akses terhadap kebutuhan fundamental masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Ironis sekali, kita berada di pusat ibu kota kabupaten, tetapi urusan mendasar seperti air bersih saja warga harus menumpang ke sana-sini. Ketimpangan ini sangat terasa. Yang mampu bisa buat sumur bor sendiri, sementara warga kecil hanya bisa pasrah menatap sumur galian mereka yang kering,” ujar Mat Syahri saat ditemui, Jumat (16/10/2026).
Mat Syahri menegaskan, krisis air bersih tahunan ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi rutinitas tanpa penanganan konkret dari pemangku kebijakan.
“Kami meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan, khususnya Dinas PUPR, untuk tidak tutup mata. Tolong alokasikan anggaran yang riil dan tepat sasaran untuk pembangunan sumur bor umum serta perluasan jaringan pipa di wilayah Blambangan Umpu. Jangan sampai di musim kemarau yang akan datang, warga ibu kota masih harus menjerit hanya karena tidak dapat air bersih,” tegasnya.
Tanggapan Resmi Dinas PUPR Way Kanan
Menanggapi keluhan dan desakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Edwin Bavur, S.Sos., memberikan klarifikasi resminya.
Edwin menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas kritik dan masukan dari masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa Pemkab Way Kanan sangat memahami air bersih sebagai kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pelayanan publik.
“Kami tidak menutup mata bahwa pada kondisi kemarau panjang seperti saat ini, sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurunnya debit sumber air dan mengeringnya sumur-sumur dangkal memang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman yang belum seluruhnya terlayani jaringan perpipaan,” ujar Edwin Bavur.
Terkait belum terjangkaunya sejumlah kawasan permukiman seperti wilayah Jalan Raden Jambat oleh jaringan perpipaan maupun sumur bor umum, Kadis PUPR menegaskan hal tersebut menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, pengembangan jaringan perpipaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber air baku, jaringan eksisting, kemampuan anggaran, serta aspek teknis geologi.
“Pembangunan sumur bor tidak semata-mata persoalan mengebor tanah. Sebelum menentukan titik, diperlukan kajian kondisi geologi dan potensi air tanah agar sumur yang dibangun benar-benar memiliki debit dan kualitas air yang layak, lengkap dengan sarana pendukung seperti pompa, jaringan distribusi, dan penampungan,” jelasnya.
Langkah Penanganan Bertahap
Untuk mengatasi krisis air di Blambangan Umpu, Dinas PUPR Way Kanan telah menyiapkan skema penanganan bertahap:
- Jangka Pendek: Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menginventarisasi dan memverifikasi titik-titik permukiman paling terdampak. Jika kondisi lapangan membutuhkan, opsi distribusi air bersih darurat akan segera disalurkan.
- Jangka Menengah: Memasukkan titik-titik permukiman padat yang belum berakses air bersih ke dalam skala prioritas penyusunan anggaran pembangunan sumur bor umum dan perluasan jaringan perpipaan.
- Jangka Panjang: Menata ulang sistem penyediaan air bersih secara menyeluruh dan berkelanjutan agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif saat musim kemarau tiba.
Kadis PUPR juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dan mengimbau warga maupun pengurus lingkungan di Blambangan Umpu untuk menyampaikan data wilayah yang mengalami kesulitan air secara spesifik agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis di lapangan.
“Kami memahami bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar penjelasan, melainkan membutuhkan air. Intinya, Pemkab Way Kanan tidak mengabaikan persoalan ini. Kami berkomitmen agar ke depan tidak ada lagi masyarakat di wilayah ibu kota kabupaten yang harus mengalami kesulitan air bersih setiap kali musim kemarau panjang terjadi,” pungkas Edwin Bavur. (MHB).
About The Author
